KEGIATAN YG DIMULAI DARI PERENCANAAN, BENTUK PANITIA, LPJ, PENJARINGAN CALON KETUA CAB, PENGAJUAN REKOM, PENYELENGGARAN PEMILIHAN KETUA CABANG, DAN LAPORAN AKIR DARI PANITIA.
2.
KETUA CABANG ADALAH :
ANGGOTA IKS PI YANG DIANGKAT DAN DIBERI KEWENANGAN UNTUK MEMIMPIN ORGANISASI DICABANG, BERDASARKAN SK KETUM.
3.
PERENCANAAN ADALAH :
GIAT YANG DILAKUKAN OLEH PENGURUS PUSAT SECARA TERTULIS UNTUK MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN KEPADA KETUA CABANG YANG (AMJ) AKAN BERAKIR, ATAU TELAH BERAKIR , ATAU YANG BERHALANGAN TETAP UNTUK MENJALANKAN FUNGSI KETUA CABANG, DG TUJUAN AGAR MENYELENGGARAKAN MUSCAB
Pejelasan
Yang dimaksud Pengurus pusat adalah bahwa proses pemberitahuan pelaksanaan muscab dilakukan oleh Sekretaris Pusat.
BAB IPasal 1 (lanjutan)
4.
PANITIA MUSCAB :
ADALAH POK KECIL ANGGT IKS YANG TERSTRUKTUR DARI CAB UNTUK MENYELENGGARAKAN MUSCAB. BERDASARKAN MUSYAWARAH DAN DITETAPKAN DENGAN SURAT TUGAS DARI KETUA HARIAN PUSAT.
Penjelasan
Setelah panitia terbentuk dan sudah menerima Surat tugas sebagai Panitia Muscab, selanjutnya koordinasi Panitia berkaitan dengan tata cara Muscab adalah dengan Pusat Cq. Ketua Harian.
5.
LPJ KETUA CABANG
SERANGKAIAN KEGIATAN KETUA CABANG, UNTUK MELAPORKAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JWB SBG KETUA CABANG YANG AKAN BERAKIR ATAU TELAH BERAKIR MASA JABATANNYA, SECARA TERTULIS KEPADA PESERTA MUSCAB, MELIPUTI, LAP KEUANGAN, SARPRAS,DAN MASALAH YANG BELUM TERSELESAIKAN.
6.
VERIVIKASI :
ADALAH KEGIATAN PENGURUS PUSAT, UNTUK MELAKUKAN PENGECEKAN TENTANG KEBENARAN LPJ KETUA CABANG , DAN MENGINVENTARISIR SARPRAS YANG DIMILIKU OLEH CABANG YANG AKAN MELAKSANAKAN .
BAB IPasal 1 (lanjutan)
7.
PENJARINGAN CALON KETUA CABANG
ADALAH SERANGKAIAN GIAT PANITIA MUSCAB UNTUK MENCARI CALON KETUA CABANG BERDASARKAN USULAN DARI RANTING, KOORD, ATAU TINGKAT PENGURUS LAINNYA DENGAN SYARAT YANG TELAH DITENTUKAN DALAM PP INI.
8.
REKOMENDASI
ADALAH SRT KETERANGAN YANG DIKELUARKAN OLEH KETUM YANG BERISI PERSETUJUAN/RESTU TERHADAP NAMA CALON KETUA CABANG YANG AKAN IKUT BERKOMPETISI.
Penjelasan
Rekomendasi dari ketua umum wajib dimiliki oleh Calon ketua Cabang
9.
CALON KETUA CABANG
ADALAH ANGGOTA IKS PI KERA SAKTI YANG MENCALONAN DIRI, ATAU DICALONKAN , DAN SUDAH MEMENUHI SYARAT SESUAI DENGAN PP MUSCAB , DAN MENDAPATKAN REKOM DARI KETUM.
10.
PEMILIHAN KEUA CABANG
ADALAH SERANGKAIAN KEGIATAN MUSCAB UNTUK MELAKUKAN PEMILIHAN KETUA CABANG, MELALUI FORMATUR ATAU VOTING, YANG DILAKULAN SECARA LANGSUNG , DENGAN AZAS LUBER.
BAB IPasal 1 (lanjutan)
11.
PELAKSANA TUGAS (PLT) KETUA CABANG ADALAH :
a.
Warga IKSPI Kera Sakti diwilayah Cabang yang ditunjuk oleh Ketua Umum dengan Surat Keputusan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Ketua Cabang karena Akir Masa Jabatan (AMJ) Ketua Cabang telah berakir sebelum muscab.
b.
Atau warga IKSPI Kera Sakti diwilayah Cabang yang ditunjuk oleh Ketua Umum dengan Surat Keputusan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Ketua Cabang karena Akir Masa Jabatan (AMJ) Ketua Cabang berakir sedangkan Muscab atau rapat yang lain tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencapai mufakat dan atau tidak ada kesepakatan.
c.
Atau warga IKSPI Kera Sakti diwilayah Cabang yang ditunjuk oleh Ketua Umum dengan Surat Keputusan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Ketua Cabang karena Ketua Cabang berhalangan tetap , atau mengundurkan diri, atau sebab lain sehingga Ketua Cabang tidak dapat melajutkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Cabang sedangkan Muscab belum bisa dilaksanakan .
BAB IIPasal 2
Maksud dan ruang lingkup PP Muscab
1.
MAKSUD :
Peraturan Perguruan IKS PI Kera Sakti ini dimaksudkan :
sebagai pedoman untuk pelaksanakan pemilihan Ketua Cabang yang Akhir Masa Jabatannya (AMJ) akan berakhir atau telah berakhir , atau Ketua Cabang berhalangan tetap, atau sebab lain sehingga Ketua Cabang tidak dapat melajutkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Cabang , dengan menyelenggarakan Musyawarah Cabang.
BAB IIPasal 2 (lanjutan)
2.
RUANG LINGKUP :
a.
Tahab perencanaan.
b.
Pembentukan Panitia Muscab.
c.
LPJ (Laporan pertanggung jawaban) Ketua Cabang yang akan / telah berakhir masa bhaktinya.
d.
Verifikasi
e.
Penjaringan calon Ketua Cabang.
f.
Penetapan Calon Ketua Cabang.
g.
Tata cara pemilihan Ketua Cabang.
h.
Laporan akhir panitia Muscab.
i.
Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana tugas (PLT).
BAB IIIPasal 3
TAHAB PERENCANAAN (TUGAS PUSAT)
1.
PEMBERTAHUAN SECARA TERTULIS KEPADA KETUA CABANG BAHWA AMJ AKAN SEGERA BERAKIR
2.
PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN TERSEBUT ACALAH 6 BULAN SEBELUM AMJ BERAKIR
3.
ISI SURAT ADALAH PEMBERITAHUAN ADALAH : BAHWA AMJ KETUA CABANG AKAN SERAKIR DAN SEGERA MEMBENTUK PANITIA MUSCAB
4.
SETELAH 2 BULAN APABILA SURAT TIDAK MENDAPAT TANGGAPAN DARI KETUA CABANG, MAKA PUSAT MEMBERI PERINGATAN AGAR SEGERA MEMBENTUK PANITIA MUSCAB.
BAB IIIPasal 3 (lanjutan)
5.
APABILA SURAT PERINGATAN SETELAH 1 BULAN TIDAK MENDAPAT TANGGAPAN TANPA ALASAN YANG SAH, MAKA CABANG DIANGGAP GAGAL MELAKSANAKAN MUSCAB
Penjelasan
Yang dimaksud GAGAL MELAKSANAKAN MUSCAB adalah :
bahwa pasal 4 ayat (5) ini sebagai dasar Pusat menunjuk PLT , bahwa karena pelanggaran, atau kelalaian Ketua Cabang yang tidak dapat memenuhi pentahapan dalam peraturan Perguruan ini, maka Pusat akan mengambil sikap untuk menunjuk PLT Ketua Cabang .
6.
SURAT PEMBERITAHUAN TERSEBUT DITANDA TANGANI KETUA HARIAN DENGAN TEMBUSAN KETUA UMUM
BAB IVPasal 4
PEMBENTUKAN PANITIA MUSCAB
1.
Ketua Cabang setelah menerima surat pemberitahuan dari pengurus Pusat paling lambat dalam waktu 2 bulan harus sudah membentuk panitia Muscab
Penjelasan
Ketua Cabang dalam membentuk panitia Muscab dilakukan melalui musyawarah
2.
dalam keadaan mendesak pembentukan Panita Muscab dapat dipersingkat / dimajukan waktunya.
3.
Pembentukan panitia muscab sepenuhnya menjadi kewenangan Pengurus cabang yang masa bhaktinya akan berakhir melalui rapat koordinasi atau musyawarah pengurus dengan warga IKS PI Kera Sakti yang diundang.
BAB IVPasal 4
PEMBENTUKAN PANITIA MUSCAB
4.
Panitia muscab semuanya harus sudah menjadi Warga IKS PI Kera Sakti dan berdomisili di wilayah cabang yang bersangkutan.
Penjelasan
Yang dimaksud berdomisili diwilayah cabang yang bersangkutan adalah : bahwa semua panitia harus warga IKS PI Kera Sakti setempat dan dibuktikan dengan KTP.
5.
Setelah terbentuk Panitia Muscab , ketua Cabang /pengurus cabang melaporkan ke Pusat untuk selanjutnya diterbitkan Surat Tugas sebagai Panitia Muscab.
Pasal 5
SUSUNAN PANITIA MUSCAB
1.
Susunan panitia muscab terdiri :
a.
Penasehat.
b.
Ketua Panitia.
c.
Sekretaris.
d.
Bendahara.
e.
Humas.
f.
Seksi lain bila diperlukan.
BAB IVPasal 5 (lanjutan)
2.
TUGAS POKOK PANITIA.
a.
Menyelenggarakan rapat untuk mendengarkan laporan pertanggung jawaban ketua Cabang .
b.
Melakukan penjaringan calon ketua Cabang melalui pengurus ranting, Koordinator, Maupun tempat tempat latihan berdasarkan Peraturan Perguruan.
c.
Mengajukan nama calon hasil penjaringan ke Pusat untuk mendapatkan rekomendasi dari Ketua umum Perguruan IKS PI Kera Sakti
Penjelasan
Dalam mengajukan nama calon Ketua cabang kepada KETUM untuk mendapatkan rekomendasi harus disertai dengan foto copy berkas persyaratan pendaftaran calon ketua Cabang
BAB IVPasal 5 (lanjutan)
d.
Mengumumkan Nama calon yang mendapatkan Rekomendasi dari Ketua Umum Perguruan IKS PI Kera Sakti.
Penjelasan
Penyampaian pengumuman nama calon yang mendapatkan rekomendasi dari pusat disampaikan kepada calon yang mendaftarkan diri , dengan cara lisan atau tertulis melalui pengurus disetiap tinhkatan (Ranting/korrdinator).
e.
Menyelenggarakan proses pemilihan ketua Cabang
f.
Melaporkan hasil penyelenggaraan Muscab kepada ketua Harian dengan tembusan Ketua Umum .
BAB VPasal 6
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KETUA CABANG
1.
Setelah Panitia Muscab terbentuk dan ditetapkan sebagai panitia Muscab, maka panitia mengundang pengurus yang ada disetiap tingkatan diwilayah cabang untuk mendengarkan laporan pertanggung jawaban ketua Cabang.
Penjelasan
Laporan pertanggung jawaban Ketua cabang dilaksanakan sebelum dimulai pendaftaran Calon Ketua Cabang (setelah panitia ditetapkan dari usat) .
Sedangkan yang dimaksud mengundang pengurus yang ada disetiap tingkatan diwilayah cabang adalah Bisa diwakili oleh ketua Koordinator atau ketua Ranting.
BAB VPasal 6 (lanjutan)
2.
LPJ ketua Cabang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dalam rapat yang diadakan oleh panitia dengan tembusan Ketua Harian Pusat dan dibacakan dihadapan peserta rapat, meliputi :
a.
Keuangan yang dikelola oleh cabang (uang kas, dan lain-lain).
b.
Sarana dan prasarana (SARPAS) yang dimiliki oleh cabang meliputi semua barang inventaris, dan kekayaan yang dimiliki oleh cabang.
c.
Permasalahan cabang yang belum terselesaikan dan perlu mendapat prioritas.
3.
Apabila karena sesuatu hal , LPJ ketua Cabang tidak bisa diterima oleh peserta rapat , maka ketua Panitia membuat berita acara / catatan untuk dilaporkan kepada ketua Harian Pusat untuk dilaporkan kepada Ketua Umum sebagai bahan untuk mengambil kebijakan selanjutnya.
BAB VIPasal 7
VERIFIKASI (TUGAS PUSAT)
1.
Petugas yang melaksanakan verifikasi adalah pengurus pusat yang ditetapkan dengan surat tugas dari ketua Harian Pusat.
2.
Verifikasi dititik beratkan kepada keadaan keuangan cabang, Sarana dan prasarana (SARPAS) yang dimiliki oleh cabang meliputi semua barang inventaris, dan kekayaan yang dimiliki oleh cabang , serta masalah masalah yang berlum terselesaikan dan perlu mendapat prioritas.
3.
Apabila karena sesuatu dan lain sebab sehingga pengurus pusat tidak dapat melakukan Verifikasi secara langsung, maka verifikasi dapat dilakukan dengan cara mengkorfimasi laporan pertanggung jawaban Ketua cabang yang disampaikan ke Pusat dengan ketua Panitia Muscab.
4.
Verifikasi dilaksanakan sebelum , atau pada saat, atau sesudah pelaksanaan Laporan Pertanggung jawaban Ketua Cabang, dan sebelum Muscab dilaksanakan.
5.
Hasil Verifikasi disampaikan kepada ketua Harian Pusat untuk dilaporkan kepada Ketua Umum sebagai bahan untuk mengambil kebijakan selanjutnya
BAB VIIPasal 8
PENJARINGAN CALON KETUA CABANG
1.
Panitia Muscab setelah melaksanakan rapat untuk mendengarkan lPJ Ketua Cabang, langsung mengumumkan bahwa penjaringan calon Ketua Cabang dimulai, sekaligus mengumumkan kepada peserta rapat untuk mengajukan calon Ketua Cabang melalui pengurus dimasing-masing tingkatan, atau mengajukan pencalonan melalui per-orangan.
2.
Calon Ketua Cabang yang sudah memenuhi persyaratan, diajukan kepusat untuk mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum
3.
Calon Ketua Cabang yang sudah memenuhi persyaratan dan mendapatkan Rekomendasi Dari Ketua Umum Perguruan IKS PI Kera Sakti diumumkan melalui pengurus dimasing-masing tingkatan.
BAB VIIPasal 8 (lanjutan)
4.
Rekomendasi Calon Ketua Cabang dari Ketua Umum Perguruan IKS PI Kera Sakti adalah merupakan hak Prerogatip Ketua Umum berdasarkan pertimbangan tertentu.
Penjelasan
Yang dimaksudkan hak prerogatif Ketua Umum adalah Hak istimewa yang dimiliki oleh Ketua umum dalam mengambil keputusan dan tidak dapat dipengaruhi oleh hal hal lain.
Pasal 9
Syarat calon Ketua Cabang.
1.
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Penjelasan
Calon ketua Cabang wajib membuat surat pernyataan yang berisi tentang Identitas diri dan Agama yang dianut
2.
Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
Penjelasan
Dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
3.
Loyal kepada perguruan.
Penjelasan
Calon ketua cabang membuat surat pernyataan yang berisi Identitas serta kesanggupan bahwa apabila terpilih sebagai ketua cabang sanggup mentaati Hasil Mubes, AD dan ART , Peraturan Perguruan (PP), Keputusan Ketua Umum, dan Jukrah (petunjuk dan arahan) Ketua Umum
BAB VIIPasal 9 (lanjutan)
5.
Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 atau organisasi terlarang lainnya.
Penjelasan
Dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat menjadi satu dengan ayat 2.
6.
Tidak pernah terlibat secara langsung / tidak langsung pada kegiatan yang melanggar AD dan ART Perguruan atau Peraturan Perguruan.
Penjelasan
Calon ketua cabang membuat surat permohonan kepada ketua Umum atau ketua Harian yang berisi :
identitas dan permohonan diterbitkansurat keterangan Tidak pernah terlibat secara langsung / tidak langsung pada kegiatan yang melanggar AD dan ART dan Peraturan Perguruan.
7.
Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Penjelasan
Dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat menjadi satu dengan ayat 2 dan Ayat 5.
BAB VIIPasal 9 (lanjutan)
8.
Terdaftar sebagai warga/anggota Perguruan IKS PI Kera Sakti , secara aktif minimal 2 (dua) tahun.
Penjelasan
Melampirkan KTA / Ijazah IKS PI Kera Sakti
9.
Usia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
Penjelasan
Melampirkan KTP atau KK
10.
Sekurang kurangnya berijazah SLTA atau yang sederajat.
Penjelasan
Melampirkan Ijazah terakir
11.
Untuk jabatan Ketua Cabang beserta pengurus harus berdomisili diwilayah cabang masing-masing dan dibuktikan dengan KTP.
12.
Calon ketua cabang harus mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum Perguruan IKS PI Kera Sakti.
13.
Bagi ketua Cabang yang Masa Jabatannya telah berakir dan akan mencalonkan kembali sebagai calon Ketua Cabang harus sudah membuat Laporan Pertanggungan Jawaban selama menjabat Ketua Cabang.
BAB VIIIPasal 10
PENETAPAN CALON KETUA CABANG
1.
Calon ketua Cabang yang sudah memenuhi persyaratan dan mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum Perguruan IKS PI Kera Sakti berhak mengikuti Kompetisi pemilihan Ketua Cabang melalui Muscab yang diselenggarakan oleh Panitia Muscab.
2.
Sebelum pelaksanaan Muscab dimulai , para calon Ketua Cabang dapat menyampaikan visi dan misi kepada peserta Muscab.
3.
Calon ketua Cabang karena sesuatu sebab bisa menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan sekurang kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Muscab.
4.
Calon Ketua Cabang yang mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak diperbolehkan mencalonkan kembali Sebagai Ketua Cabang , kecuali dalam periode kepengurusan berikutnya.
BAB IXPasal 11
TATA CARA PEMILIHAN KETUA CABANG
1.
Pemilihan Ketua Cabang dilaksanakan dalam Musyawarah cabang.
2.
Pemilihan Ketua Cabang dilaksanakan oleh formatur.
3.
Formatur dinyatakan syah apabila sekurang-kurangnya jumlah yang hadir sudah mencapai 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah formatur yang diundang.
Penjelasan
Yang dimaksud Formatur dinyatakan syah apabila sekurang-kurangnya jumlah yang hadir sudah mencapai 2/3 (duapertiga) dari seluruh jumlah formatur yang diundang sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 11 ayat 4 huruf (a) dan huruf (b).
BAB IXPasal 11 (lanjutan)
4.
Formatur pemilihan Ketua Cabang terdiri dari
a.
Seluruh Ketua Koordinator / Ranting.
b.
dan diperbolehkan menambah maksimal satu orang pengurus atau anggota yang lainnya.
c.
1 (Satu) atau 3 (tiga) orang dari pengurus Pusat apabila jumlah formatur genap.
Penjelasan
1)
Yang dimaksud Penambahan dari Pusat adalah apabila formatur sebagaimana ditetapkan dalam pasal 11 ayat 4 huruf (a) dan huruf (b) yang hadir dalam muscab berjumlah genap.
2)
Apabila karena sesuatu sebab perwakilan dari pusat tidak dapat hadir dalam muscab maka pusat dapat mendelegasikan kepada yang lain dengan surat kuasa.
3)
Jumlah formatur tambahan dari pusat ditentukan oleh panitia muscab.
5.
Calon ketua Cabang tidak diperbolehkan menjadi formatur.
BAB IXPasal 11 (lanjutan)
6.
Pemilihan Ketua Cabang dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak dicapai mufakat , maka keputusan diambil dengan suara terbanyak / voting
7.
Tata cara pelaksanaan voting diatur tersendiri oleh panitia berdasarkan persetujuan dari peserta Muscab.
Penjelasan
Bila dirsakan masih kurang maka : Panitia membuat Tata tertib pemilihan tersendiri yang memuat :
a.
Alat untuk pemilihan (bilik dsb)
b.
Cara memilih (coblos gambar, tulis nama, coblos angka dsb)
c.
Cara penghitungan
d.
Hal lain yang diaggap perlu
8.
Dalam pemilihan ketua Cabang dapat dihadiri oleh peninjau .
Penjelasan
Peninjau hanya mempunyai hak untuk melihat dan tidak dapat melakukan intervensi kepada panitia
9.
Ketua Cabang terpilih diberi kewenangan untuk memimpin rapat pembentukan pengurus cabang
BAB XPasal 12
LAPORAN AKHIR PANITIA MUSCAB
1.
Setelah Muscab selesai dilaksanakan,
ketua panitia melaporkan hasil pelaksanaan muscab secara tertulis disertai dengan susunan pengurus cabang yang baru dan rencana pelantikannya kepada ketua Ketua Harian Pusat dengan Tembusan Ketua Umum Perguruan IKS PI Kera Sakti.
2.
Apabila dalam Muscab tersebut mengalami kegagalan
karena tidak dapat memilih ketua Cabang,
atau sebab lain
maka ketua Panitia membuat Berita acara / laporan tertulis tentang kegagalan muscab tersebut kepada Ketua Harian Pusat dengan tembusan kepada Ketua Umum Perguruan IKS PI Kera Sakti.
BAB XIPasal 13
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KETUA CABANG DAN PENGURUS
KETENTUAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS (PLT)
1.
Apabila Muscab mengalami kegagalan atau karena Akhir Masa Jabatan (AMJ) Ketua Cabang telah berakhir sebelum pelaksanaan Muscab. Atau karena sesuatu sebab Ketua Cabang berhalangan tetap / tidak dapat melaksanakan fungsi sebagai Ketua Cabang, maka ketua umum melalui kewenangannya menunjuk Warga IKS PI Kera Sakti sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Cabang untuk melaksanakan tugas dan fungsi Ketua Cabang .
Penjelasan
Penunjukan Pelaksana Tugas ( PLT ) Ketua Cabang didasarkan pertimbangan khusus dari Ketua Umum, Penunjukan PLT Ketua Cabang tidak harus Warga/Anggota IKS PI Kera Sakti dari cabang setempat , dan Ketua Umum dapat menunjuk PLT dari Daerah Lain
BAB XIPasal 13 (lanjutan)
2.
Penunjukan Pelaksana tugas (PLT) Ketua Cabang oleh Ketua Umum berdasarkan pertimbangan serta saran pendapat dari pengurus Pusat, dan dapat dikoordinasikan dengan ketua Koordinator/ketua ranting cabang yang bersangkutan apabila Koordinator atau ranting masih aktif.
3.
Ketua Cabang yang sudah memasuki Akhir Masa Jabatan (AMJ) dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Cabang , dan berhak mencalonkan serta dapat dicalonkan kembali sebagai Ketua Cabang.
4.
Penujukkan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Cabang ditetapkan dengan surat keputusan dari Ketua Umum Perguruan IKS PI Kera Sakti.
BAB XIPasal 13 (lanjutan)
5.
Warga IKS PI Kera Sakti yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Cabang segera membentuk pengurus , dan bila diperlukan dapat membentuk Koordinator / Ranting untuk membantu kelancaran tugas, selanjutnya pengurus PLT ditetapkan dengan surat Keputusan dari Ketua Umum Perguruan IKS PI Kera Sakti.
Penjelasan
Apabila Masa jabatan Pengurus semuanya sudah habis dan belum bisa melaksanakan muscab maka pengurus bentukan baru yang ditunjuk oleh PLT ketua Cabang semuanya adalah PLT, dan apabila hanya Ketua Cabang yang tidak dapat melaksanakan tugas atau berhalangan dan masa bhakti belum habis maka PLT hanya khusus untuk ketua Cabang.
6.
Apabila situasi dan kondisi cabang yang bersangkutan sudah kondusif dan memungkinkan untuk dilakukan muscab , maka Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Cabang atas perintah dari ketua Harian Pusat segera membentuk panitia Muscab untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua Cabang difinitif.
BAB XIPasal 13 (lanjutan)
7.
Penilaian situasi dan kondisi cabang yang akan melaksanakan Muscab didasarkan atas penilaian Ketua Umum melalui rapat pengurus pusat dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Pengurus PLT dan warga dari Cabang yang bersangkutan.
8.
Masa bhakti Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Cabang dan Pengurus adalah sejak surat Keputusan dari Ketua Umum Perguruan IKS PI Kera Sakti ditetapkan sampai dengan terbentuknya Pengurus Cabang yang difinitif.
9.
Apabila karena sesuatu hal Pelaksana Tugas (PLT) ketua Cabang tidak dapat melaksanakan tugas atau melakukan pelanggaran terhadap AD dan ART serta Peraturan Perguruan yang tidak dapat ditolelir, maka Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Cabang dapat diberhentikan dan Ketua Umum berhak mengganti Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Cabang yang baru.
BAB XIPasal 13 (lanjutan)
10.
Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Cabang dan pengurus dapat di dicalonkan dan dapat mencalonkan diri sebagai Ketua Cabang.
11.
Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Cabang dan Pengurus yang di dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai Ketua Cabang tidak diperbolehkan menjadi anggota formatur / panitia Muscab.
12.
Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Cabang melaporkan penyelenggaraan kegiatan Cabang kepada Ketua Harian Pusat .
Pasal 14
SUSUNAN PENGURUS (PLT)
KETUA PLT
SEKRETARIS
BENDAHARA
DEWAN TEHNIK
HUMAS
ADVOKASI
LAIN-LAINBILA PERLU
BAB XIIPasal 15
KETENTUAN PERALIHAN
1.
Setelah Peraturan Perguruan ini disahkan / ditetapkan maka Peraturan Perguruan Nomor : 05/SK/Pusat/IKSPI/I/2012 tanggal 15 Januari 2012 tentang tata tertib pemilihan Ketua Cabang IKS PI Kera Sakti dinyatakan tidak berlaku.
2.
Setiap warga Perguruan IKS PI Kera Sakti (pengurus, pelatih, warga dan siswa) wajib mengetahui perubahan tersebut , dan Peraturan Perguruan Perguruan IKS PI Kera Sakti ini di distribusikan kepada Ketua Cabang untuk disebar luaskan kepada semua warga IKS PI Kera Sakti.
Penjelasan
Kuwajiban ketua cabang dan semua pengurus cabang dan jajarannya para pelatih, berkuwajiban untuk mensosialisasikan Peraturan Perguruan ini kepada segenap warga/anggota IKS PI Kera Sakti diwilayah masing-masing
Perubahan
PP NOMOR : 003-A/PP/PUSAT/XII/2020
27 DESEMBER 2020
Sebelum
Bab IX pasal 11 ayat 6 yang semula berbunyi :
Pemilihan Ketua Cabang diaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak dicapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak / voting.
Sesudah
ditambahkan ketentuan menjadi :
Pemilihan Ketua Cabang diaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak dicapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak / voting.
Dan apabila calon ketua cabang hanya satu orang calon maka pelaksanaan pemilihan ketua cabang dilaksanakan secara aklamasi dan tidak ada cara yang lain.
Perubahan
Pasal 11 ayat 9
Sebelum
Bab IX pasal 11 ayat 9 yang semula berbunyi :
Ketua Cabang terpilih diberi kewenangan untuk memimpin rapat pembentukan pengurus cabang.
Sesudah
ditambahkan ketentuan menjadi :
Ketua Cabang terpilih diberi kewenangan untuk memimpin rapat pembentukan pengurus cabang, dengan ketentuan :
a)
Dilarang menempatkan suami atau istri atau anak dalam satu kelompok kepengurusan di tingkat Cabang.
b)
Dilarang menempatkan suami atau istri atau anak dalam satu kelompok kepengurusan di tingkat Koordinator.
c)
Dilarang menempatkan suami atau istri atau anak dalam satu kelompok kepengurusan di tingkat Ranting.
d)
Dilarang menempatkan suami atau istri atau anak dalam satu kelompok kepengurusan di tingkat Sub Ranting.
Terima Kasih
semoga bermanfaat
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser. The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.